Peraturan Perundangan :

I. Undang-undang :

• Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk.
• Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
• Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
• Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Zakat
• Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
• Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
• Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
• Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Kompilasi Hukum Islam; Buku 1 (Perkawinan ) Buku 2 (Kewarisan) dan Buku 3 (Perwakafan).  http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf

II. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  Yang  Berlaku Pada Departemen Agama.

Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Tentang  Perubahan Atas PP No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  Yang  Berlaku Pada Departemen Agama.

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

III. Peraturan Menteri Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan SOP

Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

PERATURAN MENTERI AGAMA No. 46  TAHUN 2014 Tentang Pengelolaan PNBP Atas Biaya N/R di luar KUA

Peraturan Menteri Agama RI No. 24 Tahun 2014 Tentang Penjelasan PP 48 Tahun 2014.

PMA Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Fungsional.

PMA NO. 46 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PNBP NR DI LUAR KUA

PMA NO. 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PNBP NR DI LUAR KUA.

PMA NO. 37 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PNBP NR DI LUAR KUA.

IV. Peraturan Direktur Jenderal

• Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor KEP/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla
• Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor. Dj.II/426 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu.
• Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Depag RI Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin
• Kep. Dirjen Bimas Islam No.No. DJ.II/ 231 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penilaian KUA Teladan.
• Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No.748 Tahun 2014 Tentang Juknis Pengelolaan PNBP NR di luar KUA

V.  Peraturan Terkait.

• Permenpan 62 tahun 2005 tentang  Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya .
• Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 21/2010 Tahun 2010. Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.
• Perangkat Peraturan tentang Jabatan Fungsional Umum (JFU). http://ropeg.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=28234

Baca Selengkapnya...

REVIEW: PMA NO. 37 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PNBP NR DI LUAR KUA.

Sahabat KUA Grogol Petamburan,

Merespon dinamisasi tuntutan masyarakat dan pengambil kebijakan atas produk layanan Nikah / Rujuk di KUA , maka selang beberapa bulan di tahun yang sama , yaitu tahun 2016, kembali dilakukan revisi / perubahan atas PMA 12 / 2016  dengan diterbitkannya PMA No. 37 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  Layanan Nikah dan Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama.

Pada PMA 37 / 2016, tidak  banyak ketentuan yang berubah dari PMA sebelumnya (PMA 12/2016), hanya ada penambahan satu point "i" pada pasal 17 (2) tentang Penggunaan atau alokasi PNBP NR.

Point "i" sebagai regulasi  tambahan tersebut berbunyi :

.... (penggunaaan PNBP juga dapat diperuntukan bagi) "operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi instansi kepada masyarakat."

Dengan kata lain, PNBP dapat dialokasikan untuk menutupi kekurangan biaya operasional KUA yang hanya tiga juta rupiah perbulan, bahkan pada tahun 2016 hanya separuh dari yang semestinya dialokasikan.

Seperti apa bunyi dan penampakan PMA No. 37 tahun 2016 tersebut, berikut link atau tautaan yang dapat anda buka perihal PMA 37 TAHUN 2016
TENTANG PNBP NR

Baca Selengkapnya...

PMA 34 Tahun 2016

PMA Nomor 34 Tahun 2016 merupakan revisi atas beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Agama yang pernah diterbitkan sebelumnya; di antaranya KMA 517 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama.  Nomenklatur lengkapnya berbunyi :

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR    34  TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

Beberapa Point Penting dalam PMA 34 Tahun 2016 :

•  KUA adalah UPT (Unit Pelaksana Teknis) Ditjen Bimas Islam.  {Pasal 1:1}
• Struktur organisasi KUA terdiri atas: a.Kepala KUA, b. Petugas TU dan c. Kelompok JAbatan Fungsional. {Pasal 5:1}
• Kepala KUA dijabat oleh Penghulu dengan Tugas Tambahan, dan bukan Jabatan Struktural. {Pasal 6: 1 dan 2}
• Jabatan Ka.KUA dibatasi paling lama 4 tahun. {Pasal 7:1}
• PMA ini menghapus/mencabut KMA 517 tahun 2001 dan KMA lainnya terkait Organisasi KUA.  {Pasal 2, point a. sd n.}

 Selengkanya seperti apa isi dari PMA No. 34 Tahun 2016 dapat dilihat di sini, atau di sini.

Baca Selengkapnya...

PMA 34 Tahun 2016

PMA Nomor 34 Tahun 2016 merupakan revisi atas beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Agama yang pernah diterbitkan sebelumnya; di antaranya KMA 517 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama.  Nomenklatur lengkapnya berbunyi :

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR    34  TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

Beberapa Point Penting dalam PMA 34 Tahun 2016 :

•  KUA adalah UPT (Unit Pelaksana Teknis) Ditjen Bimas Islam.  {Pasal 1:1}
• Struktur organisasi KUA terdiri atas: a.Kepala KUA, b. Petugas TU dan c. Kelompok JAbatan Fungsional. {Pasal 5:1}
• Kepala KUA dijabat oleh Penghulu dengan Tugas Tambahan, dan bukan Jabatan Struktural. {Pasal 6: 1 dan 2}
• Jabatan Ka.KUA dibatasi paling lama 4 tahun. {Pasal 7:1}
• PMA ini menghapus/mencabut KMA 517 tahun 2001 dan KMA lainnya terkait Organisasi KUA.  {Pasal 2, point a. sd n.}

 Selengkanya seperti apa isi dari PMA No. 34 Tahun 2016 dapat dilihat di sini, atau di sini.

Baca Selengkapnya...

Kronologi Perubahan Regulasi Tarif Pencatatan Nikah di KUA (PNBP NR)

Sahabat KUA Grogol Petamburan.

Berikut ini kronologi pemberlakuan Tarif / PNBP Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA yang ada dan pernah diberlakukan.

Mulai dari :

PP No 47 Tahun 2004 18 Oktober 2004

diubah dengan :

PP No 48 Tahun 2014 27 Juni 2014

diubah lagi dengan :

PP No 19 Tahun 2015

 3 April 2015

Baca Selengkapnya...

Maklumat Pelayanan

Sahabat KUA Grogol Petamburan yang baik hati...

Menindak lanjuti  Surat Ditjend Bimas Islam No. B-I234/Set.III.3/HM.01/05/2016 Tanggal 4 Mei 2016 yang berisi :

Instruksi agar Kepala KUA  Kecamatan membuat dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan

sesuai dengan Pasal 22 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan UU No. 25 / 2009.

Contoh Maklumat :

dan langsung TL ....

 KUA Grogol membuat dan memasang Maklumat Pelayanan tersebut di ruang tunggu / ruang pelayanan sebagaimana terlihat pada penampakan di bawah ini....

Baca Selengkapnya...

Imsakiyah Ramadhan 1437 H.

Sahabat KUA Grogol Petamburan,

Bulan suci Ramadhan 1437 H sudah di ambang pintu. Tentunya kita harus mempersiapkan diri menyambut kehadirannya dengan niat dan komitment yang kuat menjalankan ibadah puasa sebulan penuh.

Di antara persiapan yang perlu dilakukan adalah mengetahui waktu jadual Imsakiyah Ramadhan.

Bagi sahabat KUA Grogol Petamburan yang memerlukan jadual Imsakiyah Ramadhan untuk wilayah Jakarta Barat bisa membuka link ini: Imsakiyah Ramndhan 1437 Jakarta Barat dan Sekitarnya.

Dan bagi Sahabat yang memerlukan Imsakiyah Ramadhan wilayah lainnya, bisa merujuk web Kementerian Agama RI.

Jika mengalami kesulitan mengakses link tersebut di atas silakan dengan leluasa mengirim pesan sms /WA ke 0896 9064 6948. Isya Allah kami akan membantu anda.

Baca Selengkapnya...