Tujuan Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Selama menjadi konsultan ISO, banyak klien yang  berpikir bahwa sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dapat meningkatkan profit dari suatu perusahaan padahal bila kita melihat klausul-klausul ISO 9001:2008 tak ada satu pun klausul yang membahas urusan finansial. Klausul-klausul ISO 9001:2008 seluruhnya hanyalah membahas masalah sistem; bagaimana membuat target; menjabarkan action plan; membuat perencanaan; melakukan apa yang telah direncanakan; dan mengevaluasi hasil. Kesemua hal ini sejatinya baik secara langsung maupun tak langsung tentu dapat meningkatkan profit meskipun sudah barang tentu ini berkaitan erat dengan keberhasilan tim marketing atau sales dalam menggaet pelanggan. Namun yang perlu ditekankan adalah bahwa ISO 9001:2008 tidak menjamin hal tersebut. Lalu apa sebetulnya yang menjadi tujuan diterapkannya sistem manajemen mutu ISO 9001:2008?
Ada 3 hal yang dijamin oleh ISO 9001:2008 sebagai keuntungan bagi organisasi  yang menerapkan ISO 9001:2008 yang terangkum dalam 3C: comply, consistent, continual improvement.
1. Comply to Requirements (memenuhi persyaratan)
Organisasi yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dijamin dapat memenuhi persyaratan baik yang ditetapkan oleh perundang-undangan terlebih lagi persyaratan pelanggan. Organisasi yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dituntut untuk meninjau semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan organisasi tersebut. Terkait dengan persyaratan pelanggan, ada beberapa hal yang dilakukan berdasarkan klausul-klausul ISO 9001:2008 diantaranya:

• Meninjau Persyaratan Pelanggan: Melakukan tinjauan terhadap permintaan pelanggan terkait kemampuan memenuhi permintaan pelanggan sebelum menyetujui kontrak.  Pemenuhan persyaratan pelanggan di sini termasuk penanganan produk (bila diminta) dan target waktu pengiriman produk.
• Menanangani Keluhan Pelanggan: setiap keluhan harus dimonitor dengan baik  dengan cara dicatat dan ditindaklanjuti. Bila perlu ditetapkan waktu respon untuk setiap keluhan yang masuk.
• Melakukan Survey Kepuasan Pelanggan: dalam selang waktu tertentu, harus  dilaksanakan survey kepuasan pelanggan untuk mengetahui persepsi pelanggan terhadap mutu produk (barang/jasa) yang diberikan oleh organisasi.

2. Consistency of Product (Produk Konsisten)
Organisasi yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dijamin dapat menghasilkan produk (barang/jasa) yang konsisten; mutu dan spesifikasinya sama persis dan produk dihasilkan oleh suatu sistem yang konsisten bukan secara kebetulan. Produk yang konsisten ini dihasilkan dengan 4M (Man, Method, Machine, Material) yang konsisten pula. Kombinasi dari karyawan yang memiliki kompetensi yang merata, peralatan yang selalu siap digunakan, pasokan material yang bermutu serta prosedur kerja yang jelas akan menghasilkan produk yang konsisten.
3. Continual Improvement (Perbaikan Berkesinambungan)
Diantara salah satu prinsip ISO 9001:2008 yang paling dominan adalah prinsip tentang perbaikan yang berkesinambungan. Maksudnya, organisasi tidak boleh puas dengan pencapaian hasil yang sudah sesuai target melainkan terus menerus meningkatkan target setiap tahunnya. Target-target yang tidak tercapai harus dianalisis dan dievaluasi untuk mengetahui root cause dan tindakan perbaikannya. Begitupun dengan masalah-masalah yang  terjadi perlu dicatat dan dikendalikan, dianalisis, dievaluasi dan diberikan tindakan perbaikannya. Setiap keadaan yang dianggap menjadi potensi ketidaksesuaian di masa mendatang harus dianalisis dan diberikan tindakan pencegahannya.
Demikianlah 3 hal yang menjadi tujuan implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. ISO 9001:2008 memang hanya menjamin hal-hal yang sifatnya sistemik bukan finansial. Meskipun sudah barang tentu, perusahaan yang telah bersertifikat ISO 9001:2008 memiliki “nilai lebih” di mata pelanggan,  mendapat “nilai lebih” saat mengikuti tender, dan dapat dengan leluasa mengekspor produknya ke luar negeri.

Salam Semangat,

Souce:  Konsultan ISO

Multiple Training & Consulting

Baca Selengkapnya...

Pengenalan ISO 9001:2015 Part 1. Proses Manajemen

Baca Selengkapnya...

7 Prinsip Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Baca Selengkapnya...

Peraturan Perundangan :

I. Undang-undang :

• Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk.
• Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
• Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
• Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Zakat
• Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
• Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
• Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
• Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Kompilasi Hukum Islam; Buku 1 (Perkawinan ) Buku 2 (Kewarisan) dan Buku 3 (Perwakafan).  http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf

II. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  Yang  Berlaku Pada Departemen Agama.

Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Tentang  Perubahan Atas PP No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  Yang  Berlaku Pada Departemen Agama.

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

III. Peraturan Menteri Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan SOP

Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

PERATURAN MENTERI AGAMA No. 46  TAHUN 2014 Tentang Pengelolaan PNBP Atas Biaya N/R di luar KUA

Peraturan Menteri Agama RI No. 24 Tahun 2014 Tentang Penjelasan PP 48 Tahun 2014.

PMA Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Fungsional.

PMA NO. 46 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PNBP NR DI LUAR KUA

PMA NO. 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PNBP NR DI LUAR KUA.

PMA NO. 37 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PNBP NR DI LUAR KUA.

IV. Peraturan Direktur Jenderal

• Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor KEP/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla
• Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor. Dj.II/426 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu.
• Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Depag RI Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin
• Kep. Dirjen Bimas Islam No.No. DJ.II/ 231 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penilaian KUA Teladan.
• Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No.748 Tahun 2014 Tentang Juknis Pengelolaan PNBP NR di luar KUA

V.  Peraturan Terkait.

• Permenpan 62 tahun 2005 tentang  Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya .
• Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 21/2010 Tahun 2010. Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.
• Perangkat Peraturan tentang Jabatan Fungsional Umum (JFU). http://ropeg.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=28234

Baca Selengkapnya...

REVIEW: PMA NO. 37 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PNBP NR DI LUAR KUA.

Sahabat KUA Grogol Petamburan,

Merespon dinamisasi tuntutan masyarakat dan pengambil kebijakan atas produk layanan Nikah / Rujuk di KUA , maka selang beberapa bulan di tahun yang sama , yaitu tahun 2016, kembali dilakukan revisi / perubahan atas PMA 12 / 2016  dengan diterbitkannya PMA No. 37 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  Layanan Nikah dan Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama.

Pada PMA 37 / 2016, tidak  banyak ketentuan yang berubah dari PMA sebelumnya (PMA 12/2016), hanya ada penambahan satu point "i" pada pasal 17 (2) tentang Penggunaan atau alokasi PNBP NR.

Point "i" sebagai regulasi  tambahan tersebut berbunyi :

.... (penggunaaan PNBP juga dapat diperuntukan bagi) "operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi instansi kepada masyarakat."

Dengan kata lain, PNBP dapat dialokasikan untuk menutupi kekurangan biaya operasional KUA yang hanya tiga juta rupiah perbulan, bahkan pada tahun 2016 hanya separuh dari yang semestinya dialokasikan.

Seperti apa bunyi dan penampakan PMA No. 37 tahun 2016 tersebut, berikut link atau tautaan yang dapat anda buka perihal PMA 37 TAHUN 2016
TENTANG PNBP NR

Baca Selengkapnya...

PMA 34 Tahun 2016

PMA Nomor 34 Tahun 2016 merupakan revisi atas beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Agama yang pernah diterbitkan sebelumnya; di antaranya KMA 517 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama.  Nomenklatur lengkapnya berbunyi :

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR    34  TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

Beberapa Point Penting dalam PMA 34 Tahun 2016 :

•  KUA adalah UPT (Unit Pelaksana Teknis) Ditjen Bimas Islam.  {Pasal 1:1}
• Struktur organisasi KUA terdiri atas: a.Kepala KUA, b. Petugas TU dan c. Kelompok JAbatan Fungsional. {Pasal 5:1}
• Kepala KUA dijabat oleh Penghulu dengan Tugas Tambahan, dan bukan Jabatan Struktural. {Pasal 6: 1 dan 2}
• Jabatan Ka.KUA dibatasi paling lama 4 tahun. {Pasal 7:1}
• PMA ini menghapus/mencabut KMA 517 tahun 2001 dan KMA lainnya terkait Organisasi KUA.  {Pasal 2, point a. sd n.}

 Selengkanya seperti apa isi dari PMA No. 34 Tahun 2016 dapat dilihat di sini, atau di sini.

Baca Selengkapnya...

PMA 34 Tahun 2016

PMA Nomor 34 Tahun 2016 merupakan revisi atas beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Agama yang pernah diterbitkan sebelumnya; di antaranya KMA 517 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama.  Nomenklatur lengkapnya berbunyi :

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR    34  TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

Beberapa Point Penting dalam PMA 34 Tahun 2016 :

•  KUA adalah UPT (Unit Pelaksana Teknis) Ditjen Bimas Islam.  {Pasal 1:1}
• Struktur organisasi KUA terdiri atas: a.Kepala KUA, b. Petugas TU dan c. Kelompok JAbatan Fungsional. {Pasal 5:1}
• Kepala KUA dijabat oleh Penghulu dengan Tugas Tambahan, dan bukan Jabatan Struktural. {Pasal 6: 1 dan 2}
• Jabatan Ka.KUA dibatasi paling lama 4 tahun. {Pasal 7:1}
• PMA ini menghapus/mencabut KMA 517 tahun 2001 dan KMA lainnya terkait Organisasi KUA.  {Pasal 2, point a. sd n.}

 Selengkanya seperti apa isi dari PMA No. 34 Tahun 2016 dapat dilihat di sini, atau di sini.

Baca Selengkapnya...